Kapolda Sultra, Irjen Pol. Yan Sultra. Foto: istimewa.

KIATNEWS, KENDARI : Tindakan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang mengerahkan helikopter untuk membubarkan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam solidarias September Bedarah (Sedarah), saat melakukan aksi demonstrasi satu tahun meninggalnya Randi dan Yusuf di Mapolda Sultra dikecam publik.

Akibat tindakan tersebut, publik mendesak Kapolda Sultra, Irjen Pol. Yan Sultra agar segera mudur dari jabatannya.

Ketua PKC PMII Sultra, Erwin Gayus menyayangkan sikap represif aparat kepolisian dengan mengerahkan helikopter. Olehnya itu, Ia mengecam keras tindakan tersebut.

Ketua PKC PMII Sultra, Erwin Gayus. Foto: Ist.

Erwin Gayus mengungkapkan, pemerintah telah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU nomor 9/1998, yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

” Amanat UU terkait pengendalian massa (Dalmas) sudah terjabar sangat jelas tentang batasan yang dilakukan oleh pihak keamanan,” Sabtu (26/9/2020), sebagaimana dilansir dari laman Gosultra.

” Peraturan Kapolri No.16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian massa (Protap Dalmas), dan lebih rinci pada Pasal 7 ayat (1) Protap Dalmas tentang hal-hal yang dilarang dilakukan satuan Dalmas pada poin 3 yakni satuan Dalmas dilarang membawa peralatan di luar peralatan dalmas,” jelasnya.

Mapolda Sultra kerahkan helikopter untuk membubarkan massa aksi. Foto: Ist.

Menurut Erwin Gayus, menggunakan helikopter tidak masuk dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru hara (Perkapolri 8/2010), yang menyangkut peralatan yang boleh dibawah oleh Dalmas.

Baca Juga :  Kapolres Diminta Profesional Tangani Kasus Penyerangan Rumah Eks. Ketum HMI Kendari

“Dalam aturan tersebut dijabarkan aparat diperlengkapi antara lain dengan tameng sekat, tameng pelindung, tongkat lecut, tongkat sodok, kedok gas, gas air mata, dan pelontar granat gas air mata. Kok malah tiba-tiba ada helikopter yang diterbangkan sangat rendah dan dapat membahayakan massa aksi” terangnya.

Lebih lanjut, Erwin juga menuntut terkait penyelesaian masalah yang tak berujung memasuki satu tahun meninggalnya Alm. Randi dan Alm. Yusuf, pada saat aksi demonstrasi 26 September 2019 lalu.

” Kapolda Sultra sudah beberapa kali berganti, dan belum ada titik penyelesaian terhadap kasus yang terjadi, untuk itu sebaiknya Kapolda Sultra angkat kaki dari Sultra, jika dalam waktu dekat belum ada penyelesaian terhadap kasus Alm. Yusuf dan Alm. Randi, ” Jelas Erwin.

 


(gs/kas)

Komentar
kiatnews.id