Oknum Polisi Diduga Bekingi Pencurian Ore, Kapolri Diminta Copot Kapolda Sultra

  • Whatsapp

KIATNEWS : JAKARTA —- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (15/12/2021).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan persoalan dugaan pencurian ore nikel di lokasi IUP PT. Prima Graha Wahana Lestari (PGWL) dan PT Bumi Graha Usaha Raya (BUGR) yang berlokasi di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konut, Provinsi Sultra.

Read More

Aksi masa menyampaikan, bahwa aktivitas tersebut dilakukan oleh perusahaan yang diduga dibekingi oleh oknum polisi berinisial “SGT” yang konon diketahui bertugas di Mapolda Sultra.

Sebelumnya, PT PGWL dan PT BUGR juga telah melaporkan kejadian itu di Mapolda Sultra, atas dugaan pencurian ore nikel yang terjadi di lahan seluas 50 hektare milik kedua perusahaan tersebut, yang belakangan ini diketahui pencurian ore nikel tersebut diduga dibackup oleh oknum polisi.

Hal tersebut disampaikan Presidium Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta), Nur Asrawan saat berorasi di Mabes Polri.

Dia mengatakan, dugaan pencurian ore nikel di lokasi kedua perusahaan tersebut masih berlangsung sampai saat ini, Bahkan aktivitas penambangan nikel itu diduga dibekingi oknum aparat polisi berpangkat brigadir yang bertugas di Polda Sultra.

“Kasus pencurian ore nikel seperti ini harus mendapatkan atensi besar bagi kepolisian secara institusi. Untuk itu, demi tegaknya hukum dalam menjaga cadangan mineral dan kebocoran pendapatan negara, kami minta yang bersangkutan harus ditindak tegas, apalagi jika ini dilakukan oleh orang rumah sendiri (Oknum Polisi) maka sanksinya harus mampu membuat efek jera, ” ucapnya.

Pihaknya juga menyentil tanggapan dari Dirkrimsus Polda Sultra beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa telah ada proses damai antara pemilik IUP dengan pihak yang diduga telah melakukan pencurian ore nikel dalam bekingan oknum polisi.

Menurutnya, meski telah berdamai, tapi tidak serta menghilangkan kasus ilegal mining, karena terdapat unsur pidana dan kerugian negara. Sehingga proses hukum yang diduga telah dihentikan oleh Polda Sultra syarat dengan main mata.

Olehnya itu, Forsemesta meminta Kapolri untuk menindak Kapolda Sultra yang dinilai tidak mampu melakukan pembinaan terhadap anggotanya.

“Kami juga perlu menyoroti pernyataan Dirkrimsus Polda sultra kepada media, bawa proses hukumnya tidak dilanjutkan akibat telah ada damai diantara pemilik IUP dengan pihak yang diduga telah melakukan pencurian ore nikel dalam bekingan oknum polisi. Harus diingat, bahwa meski telah berdamai, tapi ini tidak menghilangkan kasus ilegal mining, karena terdapat unsur pidana dan kerugian negara. Sehingga proses hukum yang diduga telah dihentikan oleh Polda Sultra syarat dengan main mata, untuk itu kami meminta Pak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sultra karena dinilai tidak mampu melakukan pembinaan terhadap saudara SGT, yang diduga membekingi pencurian ore nikel dik Konawe Utara,” tegasnya.

Selain itu, Forsemesta juga meminta Kapolri untuk melakukan supervisi kasus dari Polda slSultra, dan memecat SGT dari keanggotaan Polri atas dugaan ketidakdisiplinan serta memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian ore nikel dan dugaan ilegal mining yang terjadi di dalam IUP PT PGWL dan PT BUGR.

“Karena Polda tidak mampu, maka kami minta Kapolri untuk supervisi kasus dari Polda Sultra,” pintanya.

Nur Asrawan menyebutkan, bahwa pekan depan pihaknya akan kembali menyampaikan persoalan tersebut ke Mabes Polri, Kementerian ESDM RI dan Kejaksaan Agung RI.

“Terkait persoalan ini, Minggu depan kami akan aksi kembali di Mabes Polri, Kementerian ESDM RI dan Kejaksaan Agung RI sampai persoalan ini selesai, ” tutupnya.

Untuk diketahui, PT PGWL dan PT BUGR memiliki luas lahan sekitar 293 hektare berdasarkan SK Bupati Konut Nomor 589 Tahun 2013 dan Nomor 671 Tahun 2009. Sejak 2009 hingga kini, perusahaan tersebut belum sama sekali melakukan aktivitas penambangan, karena masih mengurus penerbitan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) eksplorasi.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.