Merasa Dicemarkan Nama Baiknya, Plt. Kepala Desa Bangunsari Bakal Tempuh Jalur Hukum

  • Whatsapp

KIATNEWS : MUNA —- Penyegelan Balai Desa Bangunsari pada 25 Oktober 2021 lalu oleh perangkat desa berbuntut kerana hukum.

Aswan Askun, SH., MH.Li. selalu kuasa hukum Plt. Kepala Desa Bangunsari mengatakan, pihaknya akan melaporkan ke pihak yang berwajib atas tindakan pencemaran nama baik kliennya.

Read More

Alasannya, nama baik klienya Munawar, yang notabane merupakan Plt. Kades Bangunsari terbawa-bawa karena adanya aksi demonstrasi dan penyegelan di balai desa.

Selain itu, lanjutnya, pemasangan spanduk yang terindikasi mengarah pada ujaran kebencian terhadap pemerintahan desa maupun pribadi Plt. Kepala Desa Bangunsari, pada aksi pemasangan spanduk dan penyegelan.

Aswan Askun menilai, dari informasi yang disampaikan kliennya, penyebab terjadinya gejolak demonstrasi perangkat desa karena adanya hasutan-hasutan yang ilegal, termasuk undangan untuk mengumpulkan perangkat desa tanpa ada perintah resmi dari kliennya. Hasutan ini maksudnya adalah terjadi perbuatan sekelompok orang ingin menjatuhkan kliennya, melalui penyebaran undangan palsu dengan iming iming bahwa sudah ada pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan gaji perangkat desa terbayarkan.

Padahal, kata dia, pencairan ADD itu sama sekali tidak terjadi, justru aksi demonstrasi dan penyegelan balai desa yang dilakukan.

Aswan Askun menyampaikan, di media sosial, Sekretaris Dinas PMD Muna pernah menyampaikan alasan tidak cairnya ADD, yang disebabkan karena kliennya yang tidak melengkapi berkas administrasi, dan hal itu dinilai cenderung mencemarkan nama baik kliennya.

“Saya menilai bahwa ini tindakan orang perorang yang berusaha menggiring pihak lain atau perangkat desa, seolah mendukung kegiatan-kegiatan itu dalam hal ini aksi demonstrasi dan penyegelan balai Desa Bangunsari pada tanggal 25 Oktober lalu, makanya kami menilai ini ada hasutan hasutan dan perbuatan yang tidak menyenangkan,” ungkapnya, Rabu (27/10/2021).

“Ada konspirasi pernyataan sikap, bahwa perangkat desa ikut menyaksikan dan mendukung aksi demo dan penyegelan itu. Saya menilai bahwa ini tindakan orang perorang yang berusaha menggiring pihak lain,” tambahnya.

Menanggapi penyebaran video di youtube terkait aksi demo dan penyegelan, bahwa segala urusan ADD itu mandek di tangan kliennya, Aswan menegaskan bahwa hal itu merupakan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan kliennya dan akan terbantahkan sendiri.

Dari informasi di media sosial yang disampaikan Sekertaris Dinas PMD, sangat jelas cenderung menyudutkan nama baik kliennya, dengan pemberitaan yang beredar itu.

“Sebetulnya sudah terjadi evaluasi agar pencairan ADD di Desa Bangunsari terlaksana hingga melibatkan Inspektorat, Dinas PMD, Keuangan, Kabag Hukum, Bappeda dan tenaga ahl atau pendamping desa, tapi sampai hari ini tak kunjung terselesaikan,” ungkap Aswan.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.