Aktivitas pertambangan ilegal di Block Matarape. Foto: Dok. Walhi Sultra untuk Kiatnews.

Kerap Terlibat Aktivitas Ilegal Mining, PT. Askon Selalu Lolos dari Jeratan Hukum

Rencana pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) negeri ini dengan cara-cara yang tepat, nampaknya belum terlaksana dengan baik. Padahal pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam aturan untuk menjaga pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) negeri ini, agar dikelola dengan baik dengan berpedoman dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Akan tetapi, menurut penulis, hal tersebut tidaklah menjadi penghalang bagi sebagaian orang atau pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya pengusaha tambang dengan komoditas nikel.

Hal itu bisa dilihat dari maraknya aktiivitas pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara khususnya dan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada umumnya.

Bahkan aktivitas ilegal mining di daerah dengan pencanangan nikel terbesar di Sultra ini kerap dilakukan secara terang-terangan oleh para perampok Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu perusahaan yang mendasari pikiran penulis untuk membuat coretan ini adalah terkait adanya salah satu perusahaan yang sangat bebas melakukan penambangan ilegal di wilayah Kecamatan Morombo, tanpa tersentuh oleh jeratan hukum yakni PT. Astima Konstruksi (Askon).

Saat penulis mencoba menelusuri nama perusahaan tersebut (PT. Astima Konstruksi) di dalam database maupun Geo Portal (One Map), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), penulis tidak menemukan adanya daftar mengenai legalitas perusahaan tersebut sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Karena rasa penasaran terkait kebebasan perusahaan tersebut (PT. Astima Konstruksi) melakukan ilegal mining, penulis kemudian berusaha untuk mencari tau dari berbagai sumber. Terang saja, informasi yang penulis peroleh, PT. Askon hanyalah perusahaan penyedia alat berat dan kemudian beralih menjadi perusahaan kontraktor mining yang hanya bermodalkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari berbagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengeruk ore nikel di Konawe Utara.

Tidak hanya di satu lokasi, dari penelusuran penulis, aktivitas PT. Astima Konstruksi (Askon) berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Saat ditelusuri dugaan kegiatan pertambangan ilegal PT. Askon berawal dari lokasi PT. Masempo Dalle (MD), yang dimana saat itu PT. Masempo Dalle sedang dihentikan aktivitasnya karena sedang dalam proses hukum terkait kepemilikan saham.

Kemudian PT. Askon bergeser ke Blok Matarappe, yang dimana juga Blok Matarappe saat itu hingga saat ini dalam status ‘quo atau diputihkan, sehingga tidak diperbolehkan adanya kegiatan di lokasi tersebut.

Baca Juga :  "Gula" PT. Tiran, Program CSR atau Pemanis Rencana Smelter
Hendro Nilopo.

Selanjutnya PT. Askon menjadi kontraktor mining di PT. Sumber Bumi Putera (SBP) di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe, dan diduga beraktivitas di dalam kawasan hutan dan saat ini menurut informasi yang penulis himpun, PT. Askon telah kembali beraktivitas di wilayah Blok Morombo.

Menurut asumsi awam dari penulis, perusahaan manapun tidak akan berani melakukan penambangan ilegal secara terang-terangan tanpa memiliki perisai (pelindung) yang kuat, bahkan di lahan yang telah dipasangi plant larangan menambang yang dipasang oleh pihak Mabes Polri di Blok Matarappe, Kecamatan Langgikima, sedikitpun tidak diperdulikan oleh perusahaan kontraktor mining tersebut (PT. Astima Konstruksi).

Fakta tersebut nyaris membuat penulis pesimis dan berhenti untuk mampressure kejahatan yang di lakukan oleh perusahaan tersebut. Sebab rumor yang penulis dapatkan bahwa perusahaan tersebut dibacking (kawal) oleh oknum dari istana kepresidenan, sebagaimana pernyataan yang penulis temukan dalam salah satu media online (Akurat.co) yang mengatakan  “Pada blok Matarape sudah di pasangkan llant pelarangan  tapi  toh juga PT. ASKON masih bersikukuh beraktivitas, setelah kami telusuri lebih jauh PT. Askon ini diduga di back up oleh oknum yang berinisial BM yang konon katanya orang dari istana kepresidenan,”.

Namun sampai saat ini, penulis masih meyakini bahwa masih ada instansi penegak hukum yang mampu menegakkan keadilan tanpa memandang siapa dan apapun jabatannya, karena hukum di negeri ini sejatinya diberlakukan tanpa terkecuali sekalipun seorang presiden (equality before the law).

Dengan demikian, penulis berharap agar coretan yang ditulisnya ini bisa sampai dan mendapat atensi dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra selaku institusi yang penulis yakini mampu untuk membongkar dan memproses hukum pimpinan PT. Askon atas dugaan penambangan ilegal yang di lakukannya.

 

 


Oleh : Hendro Nilopo
Penulis adalah Koordinator Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara.

Komentar
kiatnews.id