Kuasa Hukum PT. KPP, Putri Maya Rumanti, SH (kiri) dan Direktur PT. KPP, Edi Wijaya (tengah) saat menyambangi Polda Sultra, mempertanyakan kejelasan laporan dugaan penggelapan dan TPPU yang dilakukan Mr. Huang. Foto: dok. Kiatnews.

KIATNEWS, KENDARI : Kasus dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Konawe Putra Propertindo (KPP), Mr. Huang Zuo Chao di Mapolda Sultra terkesan mandek.

Bagaimana tidak, sejak resmi dilaporkan pada 20 Juni 2019 lalu, hingga saat ini belum ada kejelasan dari penanganan kasus tersebut.

Olehnya itu, tim kuasa hukum PT. KPP memutuskan untuk mendatangi pihak penyidik, guna mempertanyakan kepastian serta perkembangan laporan tersebut.

“Kami sudah cukup lama menunggu, kurang lebih satu tahun, dari tanggal 20 Juni 2019, sampai hari ini kami belum mendapatakan jawaban yang jelas dari penyidik Polda Sultra, khususnya di Krimsus atas kepastian hukum yang harus didapat dari para terlapor,” ujar Kuasa Hukum PT. KPP, Putri Maya Rumanti, SH, Jumat (24/7/2020).

Lebih lanjut, dia meminta kepada Polda Sultra khususnya Ditres Krimsus agar ada keterbukaan dalam proses perkara tersebut, dan memeriksa saksi-saksi yang sudah pernah terpanggil, namun sampai hari ini belum di periksa.

Kuasa Hukum PT. KPP, Putri Maya Rumanti, SH. Foto: dok. Kiatnews.

Selain itu, Putri juga mendesak Polda Sultra segera mempolice line objek yang menjadi permasalan, dan bisa memberikan kepastian hukum terhadap laporan kliennya.

“Kami mengadukan direktur yang lama atas penggelapan dalam jabatan, kemudian ada TPPU-nya dan beberapa pasal lagi yang kita sangkakan, dikarenakan ada temuan baru yang kami dapatkan dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian ada penyitaan barang bukti yang sempat kami dapatkan,” katanya.

Putri menyebutkan, tiga terlapor sudah ditetapkan tersangka. Selain itu, pihaknya juga menemukan satu bukti baru lagi yang dimungkinkan bisa menjadikan terlapor lainnya menjadi tersangaka, salah satunya berinisial A dari perusahaan lain.

Putri menjelaskan, oknum berinisial A tersebut juga melaporkan balik kliennya di Mabes Polri.

“Mantan Dirut PT. KPP melakukan transaksi sesuai dengan jabatannya tapi tidak di ketahui oleh para pemegang saham, termaksud si A itu juga yang kami duga menjadi dalangnya. Sejauh ini, yang kami dapatkan bukti, dia (A) memegang peranan dari semua hingga timbulnya permasalahan di Polda Sultra dan Mabes Polri sampai terjadinya proses jual beli di bawah tangan, yang klien kami tidak ketahui,” bebernya.

Dikutip dari laman TenggaraNews.com, Sejak pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Desa Morosi terus menjadi sorotan publik.

Baca Juga :  Anak di Bawah Umur Dilarikan di RSUD Raha, Akibat Dianiaya

Bagaimana tidak, kehadiran PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) menimbulkan banyak konflik yang berkepanjangan. Mulai dari Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina yang jumlahnya lebih banyak ketimbang tenaga kerja lokal, kesenjangan upah karyawan, kecelakaan kerja, pembebasan lahan, pencemaran lingkungan hingga konflik hutang piutang dan tarik ulur kepemilikan kawasan tersebut.

Terkait klaim kepemilikan sah kawasan industri tersebut, jurnalis kiatnews melakukan penelusuran dan menemui beberapa pihak, diantaranya PT. Konawe Putra Propertindo (KPP) dan PT. VDNI.

PT KKP memastikan, sampai dengan saat ini, kawasan industri tersebut merupakan milik PT. KKP, sedangkan PT. VDNI hanya tenant di kawasan industri tersebut.

Investasi PT. KKP di kawasan industri Morosi itu dimulai pada akhir 2013 lalu. Saat itu, Bupati Konawe Kerry Saiful Konggoasa mengundang PT. KKP. Adapun hasil pertemuannya, Bupati Konawe meminta PT. KPP untuk membuka kawasan industri di wilayah Kabupaten Konawe.

Pada November 2013, PT. KPP mulai melakukan fisibility studi dan sosialisasi ke masyarakat. Selanjutnya memutuskan untuk berinvestasi di Konawe. Sebagai persyaratan untuk membuka kawasan industri, selanjutnya PT.KPP mengurus dan mengajukan persyaratan kelengkapan administrasi kawasan industri tersebut, dengan supervisi Iangsung dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe.

Dalam kegiatan investasi (pembebasan lahan,npembangunan infrastruktur, dll), PT. KKP didampingi oleh tim sembilan Pemkab Konawe, unsur Muspida setempat dan BKPM pusat serta Kementerian Perindustrian.

Alhasil, PT. KPP mendapatkan ijin prinsip usaha kawasan industri dan dilanjutkan dengan ijin lokasi pengelolaan kawasan industri Konawe seluas 5.500 hektare. Selanjutnya, perusahaan ini juga mendapatkan ijin lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang disahkan oleh fatwa Kemenko.

Dalam waktu delapan bulan, PT.KPP berhasil membebaskan lahan kurang lebih 740 hektare. Serta membangun akses jalan kawasan sepanjang 32 KM dan tembus sampai ke pelabuhan. Dan kawasan industri yang di kelola PT. KPP berhasil menjadi salah satu program KEK prioritas nasional RPJM 2015-2019, yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo. (kas)

Komentar
kiatnews.id