Surat balasan KASN kepada Pemprov Sultra terkait penyelesaian pelanggaran sistem merit di lingkup Pemprov Sultra.

KIATNEWS, KENDARI – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi agar segera menyelesaikan pelanggaran sistem merit di lingkungan Provinsi Sultra.

Rekomendasi tersebut dijelaskan melalui surat KASN nomor : B-1913/KASN/7/2020 yang dilayangkan pada 3 Juli 2020, tentang tanggapan atas penjelasan tindak lanjut rekomendasi KASN terhadap pelanggaran sistem merit di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Melalui surat tersebut, KASN memberikan penegasan kepada Gubernur Sultra, bahwa instansi tersebut belum bisa memberikan rekomendasi persetujuan untuk penetapan dan pelantikan terhadap 12 JPT pratama hasil seleksi terbuka, sebelum ada kepastian kapan KASN dapat memperoleh dokumen-dokumen terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dijadikan alasan Gubernur Sultra memberhentikan delapan JPT dan 36 pejabat administrator dan pengawas. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Gubernur Sultra kepada KASN nomor 821.22/1475 pada 1 Juli 2020.

Olehnya itu, guna kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, serta mempertimbangkan kekosongan JPT Pratama yang cukup lama, dan proses seleksi terbuka untuk mengisi jabatan tersebut, juga telah memakan waktu yang relatif lama, maka KASN meminta kepada gubernur agar segera mengambil langkah-langkah dan kebijakan selaku pejabat pembina kepegawaian, untuk segera menyelesaikan secara tuntas atas pelanggaran sistem merit tersebut.

Selain itu, KASN juga setuju dengan langkah atau kebijakan yang akan dilakukan oleh gubernur, sebagaimana tertuang dalam butir nomot empat, surat gubernur kepada KASN nomor 821.22/1475 pada 1 Juli 2020, yang menyatakan bahwa delapan PPT Pratama yang telah dibebaskan dari JPT Pratama, maka bagi yang belum mencapai/memasuki
batas usia pensiun, akan diberikan kesempatan untuk diangkat kembali pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya melalui uji kompetensi, dan/atau diikutsertakan dalam seleksi terbuka pada beberapa JPT lowong yang rencananya akan dilaksanakan setelah penetapan dan pelantikan PPT Pratama hasil seleksi terbuka pengisian JPT Pratama tahun 2020.

Sebelumnya, KASN juga sudah melayangkan rekomendasi terkait kebijakan Gubernur Sultra, Ali Mazi yang dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Baca Juga :  Gunakan Dokumen PT. Cinta Jaya, PT. SPR Leluasa Lakukan Eksplorasi di Mandiodo

Melalui rekomendasi KASN nomor: B-3258/KASN/9/2019, tertanggal 30 September 2019 dijelaskan, bahwa pembebasan jabatan sembilan pimpinan tinggi pratama dan 36 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Sultra, dilakukan dengan tidak mengindahkan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

KASN juga menilai kebijakan Gubernur Sultra yang membebas tugaskan sejumlah pimpinan tinggi pratama di Lingkup Pemprov Sultra, sebagaimana yang tertera pada SK Gubernur Sultra nomor 401, tanggal 28 Agustus 2019 menyimpang dari ketentuan Pasal 144 PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Tak hanya itu saja, rotasi dua ASN juga dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yaitu tanpa uji kompetensi dan berkoordinasi dengan KASN.

Olehnya itu, KASN menilai kebijakan Gubernur Sultra tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 132 PP nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen ASN.

Untuk itu, berdasarkan analisis dan kesimpulan tersebut, KASN merekomendasikan kepada Gubernur Sultra selaku pejabat pembina kepegawaian, agar meninjau kembali SK nomor 401 tahun 2019, SK nomor 402 tahun 2019 dan SK nomor 403 tahun 2019 serta SK nomor 357 tahun 2019 terkait pemberhentian sembilan ASN dari jabatan pimpinan tinggi pratama, dan 36 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Sultra.

Selanjutnya, KASN juga merekomendasikan agar Gubernur Sultra mengembalikan sembilan jabatan tinggi pratama dan 36 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemprov Sultra ke jabatan semula atau setara. (kas)

Komentar
kiatnews.id