Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane (kiri). Foto: Ist.

KIATNEWS, JAKARTA : Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane menilai tidak ada yang istimewa dari Surat Telegram Kapolri, tertanggal 5 April 2021 terkait pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Pasalnya, menurut Neta, dalam Surat Telegram yang bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tersebut berisikan penekanan untuk internal kepolisian.

Lanjutnya, hanya saja, surat Kapolri itu bisa disalahgunakan kalangan kepolisian untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers untuk sebuah peristiwa yang menyangkut internal Polri, apalagi yang bersifat negatif.

“Surat Kapolri itu bukan buat eksternal Polri, apalagi untuk melarang-larang kalangan pers, karena Kapolri tidak punya wewenang melarang pers,” ujar Neta, Selasa (6/4/2021).

Neta menegaskan, bahwa dalam bertugas, pers dilindungi Undang-Undang pers.

“Kalaupun di poin pertama surat Kapolri itu menyebutkan, bahwa media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menanyangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis, itu hanya ditujukan ke internal Polri,” terangnya.

Kata Neta, Kapolri maupun jajarannya harus tahu bahwa pers punya hak untuk meliput, menginvestigasi dan menyiarkan laporannya asal sesuai dengann UU pers.

Baca Juga :  Diduga Gunakan Tersus Ilegal, PT. CSM Diadukan ke DPRD Provinsi dan Polda Sultra

“Jadi masyarakat pers tidak perlu takut dengan adanya surat Kapolri itu. Selain itu, Kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa mereka adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, sehingga mereka tetap perlu mengakomodir pers sebagai pilar alat kontrol publik,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa surat tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan ditujukan kepada para Kapolda dan Kepala Bidang Humas seluruh Polda.

Adapun yang bertandatangan di bawahnya adalah Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono.

Dalam surat itu terdapat 11 poin yang intinya adalah mengatur teknis mekanis peliputan wartawan terkait dengan pemberintaan di lingkungan kepolisian.

“Artinya, Kapolri boleh saja mengatur internalnya dalam menghadapi pers, tapi pers punya UU pers yang mengatur kehidupannya dan semua pihak harus menghormatinya, termasuk Kapolri dan jajarannya,” pungkasnya.

 

 


(san/kas)

Komentar
kiatnews.id