Aksi demonstrator ratusan aparat desa dan DPD Projo Konawe mempertanyakan kejelasan pembayaran honor aparat desa. Foto : Dok. Kiatnews.

KIATNEWS, KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe dibawah nahkoda Kery Syaiful Konggoasa dan Gusli Topan Sabara didesak agar segera membayarkan tunggakan honor aparat desa, yang sudah 17 bulan tak kunjung diterima para aparat desa. Desakan tersebut bukanlah kali pertama, melaikan sudah kesekian kalinya disuarakan. Akan tetapi, hingga saat ini tak kunjung direalisasikan.

Akibat tak adanya perhatian dari Pemda Konawe, ratusan aparat desa bersama pengurus DPD Projo Konawe mendatangi kantor bupati, DPRD dan BPKAD Konawe, untuk mempertanyakan anggaran honor aparat desa, yang nominalnya sebanyak Rp137 miliar. Dengan rincian, pembayaran honor selama 11 bulan di 2019 lalu yang diakumulasikan sekitar Rp89 miliar, enam bulan honor pada 2020 sebanyak Rp 48 miliar.

Dalam orasinya, Kabid Hukum DPD Projo Konawe, Abidin Slamet, mempertanyakan anggaran ratusan miliar tersebut di kemanakan, sehingga honor aparat desa tak kunjung dibayarkan.

“Mengalir kemana saja? Kami sangat miris melihat situasi saat ini. Apalagi di tengah pandemik Covid-19, para aparat dan perawat desa beserta keluarganya juga sangat membutuhkan honorarium  tersebut, dimana letak hati nurani pemerintah daerah saat ini melihat persoalan ini,” tegas Slamet, Kamis (9/7/2020).

Sementara itu, Ketua DPD Projo Konawe, Irvan Umar menyayangkan sikap Pemda Konawe tidak serius dalam melihat persoalan ini secara utuh. Sebab, permasalahan tersebut bukan hanya masalah honor aparat, tapi juga soal dampak yang diakibatkan.

“Ada tiga dampak yang timbulkan. Pertama, tidak adanya pelayanan pemerintahan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa se-Kabupaten Konawe. Kedua, adalah dari segi pembangunan, coba kita review kembali berapa desa yang tidak selesai kegiatannya untuk tahun 2019. Jika kita lihat persoalan ini secara utuh, Projo Konawe melihat ada benang kusut yang tidak terurai dengan adanya honor aparat ini yang belum dibayar,” bebernya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Konawe, Benny Burhan (kemeja putih) saat menerima massa aksi. Foto: Dok. Kiatnews.

Irvan menambahkan, dampak lainnya adalah masalah BUMDes yang kebanyakan mati suri. Terutama sembilan bahan pokok (Sembako) diakibatkan aparat desa menunggu honor untuk membayar utang Sembako yang telah diambil di BUMDes sebelumnya, termasuk utang SPP BUMDes.

“Itulah yang mendasari kami untuk turun ke jalan menyuarakan hak-hak aparat desa di Konawe,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, bahwa honor aparat itu fungsinya ada dua yaitu penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan masyarakat.

Baca Juga :  Gunakan Dokumen PT. Cinta Jaya, PT. SPR Leluasa Lakukan Eksplorasi di Mandiodo

“Ketika honor aparat desa tidak dicairkan selama 17 bulan, mereka mau ambil dimana? Makanya dia cubitlah dana desa itu, syukur jika hanya dicubit bagaimana kalau disekopang dana desa tersebut,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Konawe, Keniyuga Permana yang menemui massa also mengatakan, bahwa Pemda Konawe akan menuntaskan persoalan tersebut.

“Pak bupati telah menyampaikan bahwa itu merupakan sumpah pemerintah, sesuai amanah undang-undang itu harus dituntaskan, dan tidak ada alasan untuk tidak dituntaskan. Itu yang disampaikan pak bupati,” jelas Keniyuga di hadapan demonstran.

Soal aspirasi yang disampaikan, lanjutnya, akan diteruskan ke Kepala BPKAD secepatnya.

“Tetapi, di sisi lain perlu saya sampaikan, bahwa di tengah pandemik Covid-19 ini, bukan hanya Konawe, tapi juga di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia melakukan recofusing anggaran. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi ini saya akan laporkan kepada pimpinan daerah, sehingga ada solusi dari permasalahan ini, “ katanya.

Tak puas menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe, massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Konawe.

Di gedung legislatif tersebut, massa aksi diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Konawe, Benny Burhan.

“Apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan Projo Konawe itu juga menjadi harapan kami dan saya secara pribadi.  Ini bukan hanya persoalan Projo, tetapi ini juga menjadi persoalan saya selaku Ketua Komisi I,” jelasnya.

Selain itu, Benny Burhan juga memberikan apresiasi, sebab honor aparat desa ini persoalan sudah lama yang belum terselesaikan.

“Setahu saya setiap pembahasan APBD, ini selalu menjadi skala prioritas untuk dibahas di internal kami. Tetapi sampai hari ini juga, kami tidak menemukan jawaban yang jelas dan pasti, kira-kira apa solusi untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Menurut Benny, agar masalah ini tidak berlarut-larut, pihaknya akan segera duduk bersama Pemda dan pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Dan hari ini juga, kami akan melayangkan surat ke pemerintah daerah,” pungkasnya. (M5/kas)

Komentar
kiatnews.id