Dituding Tak Transparan Kelola DD, Pejabat Kades Bangun Sari Angkat Bicara

  • Whatsapp

KIATNEWS : MUNA — Pemerintah Desa Bangun Sari, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna dituding tak transparan dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pejabat (Pj) Kepala Desa Bangun Sari, Munawar angkat bicara soal dugaan tidak transparannya pengelolaan DD dan ADD, yang dialamatkan kepada pihaknya, yang berbuntut ancaman tak akan dicairkannya anggaran DD dan ADD.

Read More

Kepada awak media Kiatnews, Munawar mengatakan, pernyataan salah seorang perangkat desa yang disamarkan identitasnya, yang menyudutkan dirinya terkesan terlalu sentimentil dan tak berdasar.

Munawar menjelaskan, salah satu bentuk transparansi pemerintah desa se-Kabupaten Muna, yakni dengan sudah diterbitkan dalam aturan baku dibuatnya baliho ukuran sewajarnya, yang menguraiakan seluruh penggunaan anggaran DD dan ADD, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala desa dan Ketua BPD bersama anggota.

Munawar menambahkan, mengenai pernyataan Sekretaris DPMD Kabupaten Muna, La Ode Zafrullah disalah satu media online, bahwa ADD Desa Bangun Sari tidak bakalan dicairkan, maka akan berdampak tehadap perangkat desa, karena
gaji perangkat desa juga jelas tidak akan dibayarkan. Menurutnya, sikap Sekretaris DPMD tersebut keliru.

Munawar menegaskan, bahwa dirinya sudah melakukan seluruh syarat dan ketentuannya sesuai Peraturan Bupati (Perbup), dan tahapan evaluasi yang dibuktikan dengan lembaran evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Verifikasi beserta anggota, sehingga lahir APBDes tahun anggaran 2021.

“Tudingan Sekretaris DPMD tidak benar. Kami sudah melengkapi persyaratan sampai dengan tahapan-tahapannya, APBDes yang dimaksut,” tegas Pj. Kades Bangun Sari.

Lebih lanjut, Munawar mengungkapkan, terkait sikap ASN yang tidak mencerminkan profesionalisme sesuai amanah undang-undang tentang ASN, sehingga mengakibatkan kerugian pada perangkat desa terkait hak yakni gaji/upah perangkat desa yang tidak terbayarkan sejak bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2021. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi petinggi daerah untuk disikapi secara serius, karena berdampak pada kerugian terselenggaranya pelayanan publik dengan baik.

“Dana Desa sudah tersalurkan, tapi ADD belum cair. Padahal, dokumen-dokumen sudah saya siapkan, tahapan-tahapan sudah dilewati. Masalahnya berarti ada sama Pak La Ode Zafrullah, karena hanya dia yang tidak tanda tangan, kalau Kadis sudah tanda tangan dan sudah beri rekomendasi, alasanya katanya saya selaku Pj. Kepala Desa Bangun Sari kepala batu. Mungkin saja karena tidak mau ikuti perintah Sekretaris DPMD. Hal ini menurut saya di luar mekanisme, ” ungkapnya.

Munawar menambahkan, dirinya pernah dimarahi Sekdis PMD Kabupaten Muna itu, dengan alasan bahwa dirinya tidak bisa diajak kerja sama.

“Katanya saya tidak ikuti tahapan evaluasi, pernah saya pergi dia marah-marahi saya di mukanya Wa Duri (samaran), salah satu perangkat Desa Bagun sari, dia bilangkan saya ibu katanya tidak bisa diajak kerja sama. Kemudian, katanya ibu terlalu arogan, saya pertanyakan kepada Sekdis justru Ia menunjukan sikap yang kurang baik dengan memukul meja, dia marah karena saya tidak mau kerja sama dengan dia begitu katanya. Saya tidak mengerti maksudnya, dalam bentuk seperti apa kerja sama yang dimaksudkannya, ” beber Pj. Kades Bangun Sari.

“Sekdis PMD menyuruh saya belajar dulu aturan, saya menganggap justru jangan sampai sebaliknya justru yang arahkan tidak tau aturan. Sekdis marah dengan saya karena saya lebih loyal dengan perintah undang-undang, daripada perintah pribadi seorang Sekdis”bebernya lagi.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.