Pembangunan awal kawasan industri AMP PT. Buton Karya Konstruksi di Desa Elahaji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Butur. Foto: istimewa.

KIATNEWS, KENDARI : PT. Buton Karya Konstruksi diduga kuat melakukan aktivitas secara ilegal. Pasalnya, pembangunan industri aspal beton yang menggunakan mesin AMP di Desa Ee Lahaji, Kecamatan Kulisusu, belum mengantongi izin lingkungan, izin lokasi dan IMB. Bahkan, perusahaan tersebut juga melanggar RTRW Pemda Butur.

Kepala Divisi Investigasi Jaringan Masyarakat Lingkungan Hidup dan Pembaharuan Agraria
(Jamin) Sultra, Erpan Jaya mengatakan, berdasarkan Perda nomor 51 tahun 2012 tentang RTRW, pada pasal 36 dijelaskan, bahwa lokasi pengembangan industri aspal terletak di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara.

Akan tetapi, lanjutnya, fakta dilapangan ditemukan adanya pembangunan industri aspal di Kecamatan Kulisusu, sehingga keberadaan industri tersebut jelas sudah bertentangan Perda Nomor 51 Tahun 2020.

“Ini sudah jelas ada tindakan pelanggaran regulasi, dan sanksinya adalah pidana,” ungkapnya, Senin (31/8/2020).

Lebih lanjut, Erpan Jaya menjelaskan, selain pelanggaran RTRW, aktivitas PT. Buton Karya Konstruksi juga melakukan tindak pidana kejahatan lingkungan, karena beraktivitas tanpa dilengkapi dokumen perizinan UKL dan UPL.

Disebutkannya, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, bahwa setiap pemegang izin usaha / kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Sedangkan pada Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup menegaskan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL/UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan tindakan tersebut telah diatur ketentuan pidananya sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009.

“Pada Maret 2019 lalu, PT. Buton Karya Konstruksi telah melakukan pembangunan di Desa Elahaji. Idealnya, pembangunan gedung mesti memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun hal itu justru tak dipenuhi, sehingga tak ada pembayaran pajak yang diterima pemerintah daerah. Ini jelas telah merugikan negara,” ungkapnya.

Parahnya lagi, PT. Buton Karya Konstruksi sudah melakukan produksi dan pemasaran, padahal belum mengantongi dokumen perizinan produksi dan pamasaran.

Dugaan pelanggaran PT. Buton Karya Konstruksi telah dilaporkan ke Polres Butur pada Februari 2020 lalu. Namun, hingga saat ini prosesnya masih tahap penyelidikan.

Utuk itu, Jamin Sultra mendesak pihak kepolisian agar tak lamban dan lebih transparan lagi dalam memproses laporan tersebut.

“Kami juga meminta pihak kepolisian agar mempolice line kawasan industri aspal PT. Buton Karya Konstruksi. Karena sampai saat ini, perusahaan itu masih melakukan produksi dan pemasaran, ini sangat merugikan negara dan daerah, karena tidak ada penerimaan pajak dari aktivitas perusahaan itu,” tegasnya.

Baca Juga :  Kapolri Atur Peliputan, IPW : Hanya Berlaku Internal Kepolisian

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Butur, Ahmad Afif Darvin membenarkan adanya aduan yang masuk ke legeislatif terkait aktivitas PT. Buton Karya Konstruksi.

“Ketika adauan masuk dalam bentuk demostrasi kita langsung tanggapi. Kami menyurati pemerintah yang terkait dengan persoalan tersebut, termasuk pihak perusahaan dan bertemu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ujarnya.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Butur, Ahmad Afif Darvin. Foto: kas/kiatnews.id.

Ketua DPC PDIP Butur ini juga menerangkan, bahwa saat RDP, Kepala PTSP mengakui, jika PT. Buton Karya Konstruksi belum mengantongi dokumen perizinan. Sedangkan pihak perusahaan mengaku sedang mengurus, dan mereka belum melakukan aktivitas.

“Karena desakan forum saat itu, kami diminta turun lapangan, maka kami turun langsung untuk melihat fakta lapangan. Setelah kami cek, berbanding terbalik dengan apa yang menjadi alasan pihak perusahaan bahwa belum ada aktivitas, faktanya sudah sedang proses produksi.

“Kami ini juga tidak tinggal diam, tapi karena kesibukan teman-teman. Insha Allah, kami akan tetap kawal terus, kami akan melakukan hearing kembali dengan pihak-pihak terkait,” terangnya.

Menurit Afif, tujuan investasi harus bisa menguntungkan daerah (pajak). PAD dari aktivitas tersebut harus masuk ke kas daerah, sedangkan dari laporan mata anggaran pemerintah, belum ada yang menyebutkan bahwa salah satu sumber PAD dari aktivitas AMP itu.

“Kami akan mendesak pemerintah untuk menutup dulu itu (aktivitas PT. Buton Karya Konstruksi), sembari mereka melakukan pengurusan izin,” tutupnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Butur, Iptu Sunarto Hafala mengatakan, aduan Jamin Sultra terkait PT. Buton Karya Konstruksi masih dalam proses penyelidikan.

“Masih dalam penyelidikan. Saat ini kita sedang fokus dulu pada pengamanan Pilkada,” katanya, saat dikonfirmasi via selularnya.

Disebutkannya, pihak penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait.

“Kita sudah mengambil keterangan dari pihak perusahan dan pemerintah,” katanya.

Kepala Dinas PTSP Butur, Alimin yang dikonfirmasi via selular tak mengangkat telepon redaksi Kiatnews.id.

 

 


(kas)

Komentar
kiatnews.id