Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa. Foto: Dok. Kiatnews.

KIATNEWS, KENDARI : Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) minta Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Idham Azis evaluasi kinerja Kabareskrim. Pasalnya, sejumlah kasus illegal mining di Sultra yang ditangani Bareskrim Mabes Polri tak jelas penanganannya dan cenderung mandek.

“Kami meminta Pak Kapolri segera evaluasi kinerja Bareskrim Polri, karena gagal menyelesaikan belasan kasus ilegal mining di Sultra, yang disinyalir telah dikondisikan dan tetap melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya, sehingga akan menggiring opini publik bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan, Polri hanya lakukan gertak sambel saja,” tegas Wakil Sekretaris Jenderal Eksternal Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) PB HMI, Muhamad Ikram Pelesa, Jumat (10/7/2020).

Tim penyidik Bareskrim Mabes Polri saat melakukan penyegelan di wilayah IUP. PT. Bososi Pratama. Foto: istimewa.

Dia juga membeberkan sejumlah fakta kegagalan Bareskrim Mabes Polri, dalam mengungkap belasan kasus dugaan ilegal mining di Sultra.

“Berdasarkan data, setidaknya ada 14 perusahaan tambang nickel yang telah disegel oleh tim Tipidter Bareskrim Mabes Polri dalam setahun terakhir. Sayangnya, tak ada satupun perusahaan yang berhasil dijerat oleh mereka. Bahkan, sesuai Informasi yang kami himpun, beberapa perusahaan yang dalam kondisi penyegelan itu kembali beroperasi. Ini kan jadi pertanyaan, apakah sengaja diberi kelonggaran oleh pihak iepolisian, atau perusahaan itu sendiri yang tidak patuh oleh hukum. Sehingga kami menilai Kapolri harus mengevaluasi kinerja Kabareskrim”, bebernya.

Ikram menyebutkan, 14 perusahaan yang dalam status penyegelan tersebut tersebar di dua kabupaten, yaitu Konawe Utara dan Kolaka Utara. Belasan perusahaan tersebut diantaranya PT. OSS, PT. Roshini Indonesia, PT. Bososi Pratama, PT PNN, PT RMI, PT. NPM, PT. AMPA, PT. Jalur Mas, PT. TNI, PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27, PT. Mughni Energi Bumi dan PT. Waja Inti Lestari (WIL)

“Pertama, pada Jumat 28 Juni 2019 lalu, Bareskrim Mabes Polri bersama Ditreskrimsus Polda Sultra menyegel puluhan alat berat milik PT. Obsidian Stainless Steel (OSS), atas dugaan pengerukan tanah timbunan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki IPPKH di Desa Tanggobu, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Kasus tersebut hingga saat ini belum selesai, bahkan beberapa alat berat PT OSS yang disegel diantaranya unit dump truck, 33 excavator, dua loader,¬†satu buldoser dengan jumlah keseluruhan 117 alat berat dilepaskan. Bahkan, lokasi penyegelan tersebut kembali diolah oleh CV. Tanggobu berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT. VDNI,” beber Kordinator Presidiun Forsemesta Sultra ini.

Mabes Polri dan Polda Sultra segel alat berat milik PT. OSS. Foto: istimewa.

“Kedua, PT. Roshini Indonesia yang disegel di hari yang sama oleh PT. OSS. Bahkan, saat itu, aparat dikabarkan mengamankan direktur perusahaan yang beraktivitas di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut) juga bernasib sama tanpa kejelasan,” tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, Bareskrim Mabes Polri menyegel empat kapal tongkang milik PT WIL di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (13/11/2019), atas dugaan ilegal mining. Penyegelan itu ditandai dengan membentang police line pada 4 kapal tongkang itu. Kasus tersebut juga hingga saat ini belum selesai

Baca Juga :  Gunakan Dokumen PT. Cinta Jaya, PT. SPR Leluasa Lakukan Eksplorasi di Mandiodo

Berikutnya, kata Ikram, pada 17 Maret 2020, tim penyidik Tipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penindakan di areal pertambangan Nickel PT Bososi Pratama, dengan melakukan penyegelan terhadap puluhan alat berat milik 6 perusahaan Join Operasionalnya bersama ore dan alat berat pemilik IUP yaitu PT. Bososi Pratama, PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI), PT. Tambang Nikel Indonesia (TNI), PT. Nuansa Perkasa Mandiri (NPM), PT. AMPA, PT. Pertambangam Nikel Nusantara (PNN), dan PT. Jalumas.

Kasus ini telah menetapkan direktur tiga perusahaan join pperasionalnya menjadi tersangka yakni Direktur PT. RMI, Direktur PT. PNN dan Direktur PT. NPM. Anehnya, Andi Uci selaku pemilik PT. Bososi Pratama yang merupakan pihak pemberi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), belum juga berstatus tersangka. Padahal, dialah yang paling bertanggung jawab atas ilegal mining perambahan hutan yang terjadi di wilayah IUP-nya.

12 alat berat milik PT. NPM yang disegel pihak Polda Sultra di jetty PT. Paramitha Persada Tama. Foto: istimewa.

Menurut informasi, saat ini masih ada aktivitas di lahan PT. Bososi Pratma, sehingga kinerja Mabes Polri dipertanyakan.

Lebih lanjut, Ikram menjelaskan, sehari berikutnya, timTipidter Bareskrim Mabes Polri melakukan penyegelan di lokasi IUP tiga perusahaan tambang nickel di Blok Mandiodo, Konawe Utara. Diantaranya PT. Sriwajaya Raya, PT. KMS 27 dan PT. Mughni Energi Bumi. Hingga aat ini, kasus tersebut lenyap tanpa kejelasan.

Selanjutnya, pada 31 Maret 2020, giliran Krimsus Polda Sultra yang turun melalukan penyegelan terhadap 22 alat berat di jetty milik PT. Paramitha Persada Tama, alat berat yang disegel tersebut milil PT. Natural Persada Mandiri (NPM). Perusahaan ini diduga kuat telah melakukan penambangan ilegal di lahan milik PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ), yang berada di Blok Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konut.

Perusahaan itu diduga merampok nikel di lahan milik PT. BSJ yang berada di Blok Lasolo Kepulauan. Dimana, lokasi tersebut berstatus hutan produksi terbatas (HPT) dan infonya masih dalam proses naik status.

“PT. NPM diduga telah melakukan Ilegal mining di lahan PT. BSJ, padahal status lokasinya masih dalam proses administrasi, Kasus ini sama dengan belasan kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri, tanpa kejelasan dan belum selesai hingga saat ini”, jelasnya. (kas)

Komentar
kiatnews.id